Just Say It Bro!!

Provokasi #2019GantiPresiden

Muncul gerakan #2019GantiPresiden, dengan menggunakan atribut kaos dan topi

758

Sebagian masyarakat Indonesia sudah mengetahui tentang ramainya #2019GantiPresiden di media online dan media sosial. Tanggapan dan kecaman dari masing-masing pendukung pemerintah dan oposisi beradu argumen tentang jalannya pemerintahan saat ini. Tidak sedikit tokoh politik, masyarakat, agama, dan sebagainya yang turut menanggapi hastag tersebut.

Dari kelompok yang kontra pemerintah saat ini, hastag tersebut dianggap wajar karena merupakan bagian dari hak rakyat dalam berpendapat. Seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh politik, seperti :

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), yang juga merupakan inisiator #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera mengatakan “Gerakan #2019GantiPresiden, sah, legal, konstitusional. Perlima tahun, kita seluruh rakyat Indonesia dapat kesempatan untuk mengganti nahkoda baru dan pemerintah dapat kesempatan perlima tahun. Begitu juga pendukung Pak Jokowi yang menginginkan dua periode itu legal, sah, dan konstitusional.”

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menganggap tanda pagar atau hastag #2019GantiPresiden merupakan hak setiap warga negara. Karena itu pemerintah tidak bisa melarang atau menghambat gerakan tersebut. “Sangat konstitusional dan tidak ada masalah karena dilindungi Undang-Undang, terutama pada pasal 28,” ujar Fadli Zon, ditemui usai menghadiri rapat akbar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

Jika melihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat (demokrasi), maka wajar jika hastag tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat untuk melakukan pergantian Presiden setiap 5 tahun sekali. Tidak ubahnya dengan aspirasi masyarakat tentang berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat atau rakyat yang didiskriminasikan.

TAPI, jika melihat #2019GantiPresiden seperti adanya provokasi di dalam hastag tersebut. Masyarakat seolah-olah diajak untuk terus mempublikasikan hastag ganti presiden dalam berbagai acara, khususnya dalam acara Car Free Day (CFD) di Jakarta. Ditambah lagi dengan adanya penjualan dan pembagian Kaos dan Topi dengan #2019GantiPresiden.

Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, secara jelas dan tegas mengatur tentang hukuman bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita HOAX dan/atau PROVOKASI, dapat dijerat Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengatur “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Ancaman pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 telah mengatur “Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 157 Ayat 1 mengatur “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan diantara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan,”

Apabila terdapat unsur-unsur yang memenuhi Undang-Undang diatas, maka #2019GantiPresiden merupakan salah satu tindakan porvokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang dengan sengaja memprovokasi massa untuk ambil bagian dalam acara #2019GantiPresiden. Oleh karena itu, lebih baik #2019GantiPresiden digunakan pada acara kampanye jelang pemilu 2019 mendatang.

Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, alangkah baiknya kita mendukung program Presiden yang ada saat ini. Tidak lebih dari 1 tahun lagi, akan ada pemilihan Presiden tahun depan. Birakan Rakyat Indonesia yang memilih pemimpin Negara Indonesia.

Ayo Damai!

By : Arl

Comments