Just Say It Bro!!

Wakil Rakyat Kok Begini! Fahri Hamzah Bicara

1,565

Mengutip berita yang lansir oleh voa-islam.com, Wakil Ketua DPR-RI Fahri hamzah berbicara tentang kembalinya era otoriter di pemerintahan saat ini. Ada beberapa kalimat penyampaian yang dilontarkan oleh Fahri pada hari Kamis (11/01/2018), yaitu :

“Saya khawatir kalau kita tidak memperingatkan terus menerus ini, apalagi 20 tahun itu selalu ada momen sejarah yang kadang-kadang bergejolak dan tidak terkendali. Bisa-bisa pemerintahannya goyang keras sekali. Kita ingin mengingatkan dan melawan lupa bahwa otoritarianisme itu bisa kembali sebagai sistem”

“Kita ini sudah 20 tahun dan mulai ada introduksi. Pasal-pasal atas nama ketakutan akan kebebasan, kekacauan dan sebagainya lalu meregulasi sesuatu yang memungkinkan negara mengambil keputusan sepihak tanpa proses peradilan yang baik. Ini kita harus lawan”

“Tim-tim yang saya dengar dibentuk itu mau seenaknya menangkap orang. Orang itu belum ada kesalahan tapi ditangkap dulu. Mau disalahkan dulu. Ini mentalitas yang kita runtuhkan. Dan yang kita bangun adalah mentalitas demokratis,”

Apakah pernyataan-pernyataan cocok untuk disampaikan oleh Wakil Rakyat? Pernyataan yang mengundang tanya dari berbagai kalangan masyarakat, sangat tidak tetap untuk disampaikan. Dapat menimbulkan gejolak antara Pemerintah dan Wakil Rakyat yang ada di DPR-RI.

Sebagai Wakil Rakyat, alangkah baiknya menyampaikan langsung kepada presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg). Agar dalam penyampaiannya tidak terkesan mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah. Karena selama ini, beberapa kali wakil rakyat tidak memiliki upaya untuk mendiskusikan segala macam persoalan dengan presiden terkait kehidupan bangsa dan negara ini. Hanya menyampaikan melalui media, yang mana penyampaiannya tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sebagai negara hukum, pemerintah jelas tahu betul bagaimana cara menghukum seseorang dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini saya tidak sependapat dengan perkataan fahri hamzah bahwa telah dibentuk tim untuk menangkap dan menyalahkan seseorang. Bagaimana bisa seorang wakil rakyat berbicara tanpa dasar dan bukti. Hanya karena “katanya, katanya, katanya”, katanya siapa bung? Coba dipikir secara logika.

Tidak semua lembaga negara berhak untuk melakukan penangkapan, kecuali beberapa lembaga negara seperti Polri dan KPK, karena ada Badan Hukum yang mengatur dan melindunginya. Itupun sesuai dengan tugas yang dijalankan. Penangkapan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang ada.

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah tentang penggunaan media dalam menyampaikan berita, aspirasi, maupun pendapatnya. Secara demokrasi, setiap orang berhak untuk memberikan aspirasi atau kritikan terhadap pemerintahan, tapi tidak dengan semena-mena dalam memberikan aspirasi. Ada batasan-batasan dalam mengkritisi, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara maju, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Cina, dan Jepang.

Di beberapa maju seperti yang disebutkan, pembatasan pemberitaan di media sangat diperlukan. Mengapa demikian? Walaupun Amerika dan Inggris dikatakan sebagai negara demokratis, bukan berarti pemberitaan di media tidak dibatasi. Justru di negara kita “Indonesia” adalah negara yang paling demokratis. Tapi demokrasi kita sudah kebablasan, seperti banyaknya hoax bermunculan.

Masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang buta terhadap setiap perkembangan informasi. Dari pelosok desa hingga kota metropolitan, keterbukaan informasi sangat luas. Jadi, masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang mudah di hasut.

Kembalikan Wakil Rakyat yang CINTA kepada Rakyat!

(Arl)

Comments