Just Say It Bro!!

Fadli Zon Cocok Jadi Kritikus Bukan Wakil Rakyat!

2,139

Fadli Zon merupakan salah satu dari 5 Wakil Ketua DPR RI periode 2014 s.d 2019 dari Fraksi Partai Gerindra. Fadli Zon cocok untuk disebut sebagai “Wakil Rakyat” bukan? Pertanyaannya, apakah layak seorang wakil rakyat menyampaikan kritikan terhadap Presiden bukan di MEJA RAPAT ANTARA DPR DENGAN PRESIDEN melainkan di MEDIA MASSA yang sarat dengan propaganda dari pihak lain?

Apakah ini langkah politis seorang wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya kepada Presiden ATAU ini langkah untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden yang notabene merupakan “lawan politik” nya Partai Gerindra dalam Pilpres 2014?

Fadli Zon mungkin lebih pantas menjadi seorang kritikus, yang kerjaannya selalu mengkritik pihak lain dan selalu menilai dari aspek negatifnya saja. Timbul pertanyaan, apakah Presiden itu adalah “pihak lain” yang layak untuk selalu dikritisi oleh seorang wakil rakyat?

Bukankah dalam Panduan Tugas dan Wewenang DPR RI sudah dinyatakan bahwa tugas anggota DPR adalah “Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat” ?

Beberapa kasus “kritikan” Fadli Zon yang membuat dia layak menjadi seorang kritikus dibandingkan wakil rakyat, antara lain:

  1. Pada 23 Oktober 2014, Muhammad Arsyad Assegaf, seorang asisten tukang sate warga Ciracas, Jakarta Timur, ditahan Bareskrim Polri atas tuduhan pornografi, penghinaan, dan perbuatan tidak menyenangkan dengan melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU ITE atas tindakannya mengunggah gambar hasil suntingan yang menunjukkan Presiden Joko Widodo sedang beradegan seksual dengan mantan presiden Megawati Soekarno Putri di media sosial. Namun Fadli Zon berkoar-koar di media massa bahwa tindakan penahanan pelaku tersebut dinilai dilakukan Presiden secara berlebihan dan tidak perlu dipermasalahkan. NAH LOH ? Ini kasus penyebaran gambar porno antara Presiden Joko Widodo dengan Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri loh, kok dianggap Fadli Zon tidak perlu dipermasalahkan dan terlalu berlebihan jika pelakunya harus ditangkap? Kan Indonesia negara hukum, ada UU ITE yang mengatur secara tegas tindakan yang dilarang untuk dilakukan di dunia maya. Salah satunya larangan penyebaran gambar pornografi. Apalagi tokoh di gambarnya itu 2 orang yang sedang dan pernah jadi orang nomor satu di negeri ini. Jadi yang berlebihan itu siapaa?
  2. Pada bulan November 2014, Pemerintahan Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan harga BBM dari Rp.6.500 menjadi Rp.8.500 per liter. Menanggapi hal ini, Fadli menyatakan bahwa argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM dangkal. Fadli menganggap kebijakan ini tidak tepat dan pertama kali dalam sejarah harga BBM dinaikan saat harga minyak dunia turun. Fadli menilai masih ada cara lain untuk mensejahterakan rakyat tanpa mengurangi subsidi BBM. Terus, solusi dari seorang wakil rakyat itu apa? Kok koar-koar di media massa doang tanpa beri statement solutif? Wakil rakyat loh, kok kayak mahasiswa yang lagi demo statement-nya.
  3. Pada Oktober 2017, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam tiga tahun ini. Fadli Zon dalam kegiatan di Komplek Parlemen Senayan mengatakan,  kesannya Presiden Jokowi ini ‘one man show’, kadang sebagai presiden, kadang gubernur, kadang menjadi bupati, sampai kadang-kadang menjadi ketua RT. Menurutnya, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sepeda, dan sebagainya, merupakan hal yang tak perlu dilakukan seorang presiden. WHAT ??!! Ya suka-suka Presiden lah, kita bisa anggap itu sebagai bentuk upaya Jokowi biar “akrab” dengan rakyatnya. Terus salahnya itu dimana? Presiden mau akrab dengan rakyatnya kok dikomentari sinis.
  4. Fadli Zon juga sempat di akhir 2017 memposting gambar yang berisi tentang artikel “Jokowinomics Berada di Ambang Kegagalan” yang menyatakan bahwa strategi pemerintah tidak jelas dan Revolusi Mental adalah revolusi yang gagal dengan mengejar pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan ekonomi rakyat. Permasalahannya, jika memang ada yang “salah” dengan strategi pemerintahan saat ini, alangkah lebih bijaksananya dengan membicarakan secara internal antara DPR dengan pemerintah pusat, bukan malah sebaliknya, mengumbar di depan publik tanpa memberikan solusi. Tujuannya apa? Apakah ingin menjatuhkan pemerintah atau mau bikin rakyat tidak percaya dengan kinerja pemerintahan saat ini? Atau malah keduanya? Biarlah Fadli Zon sendiri yang tahu.

Jadi begini, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk dijadikan sebagai “saluran aspirasi” rakyat kepada pemerintah pusat, sudah seharusnya wakil rakyat tersebut menjalankan tugasnya sebagai “saluran aspirasi” bagi rakyat yang memilih mereka pada saat Pemilu sebelumnya. Wakil rakyat yang bijaksana adalah wakil rakyat yang mampu mengkomunikasikan segala unek-unek, keluh kesah, saran, masukan dan kritikan dari rakyat kepada pemerintah melalui forum yang kita sebut dengan “rapat”.

Wakil rakyat seharusnya dapat bertindak secara bijaksana di hadapan publik dan media massa, menyampaikan permasalahan dan aspirasi rakyat di forum internal DPR dan pemerintah pusat dan menyampaikan argumen positif di hadapan publik dan media massa sehingga dapat memberikan efek “tenang” bagi rakyatnya.

Tapi Fadli Zon? Bukannya melakukan forum diskusi atau rapat antara DPR dengan pemerintah pusat, tapi justru dia mengumbar-umbar kritikan terhadap pemerintah di depan publik dan di hadapan media massa.

Lalu kritikan pedas untuk pemerintah yang disampaikan beliau di media massa itu mewakili aspirasi siapa? Aspirasi pribadi, sepertinya.

Apakah Fadli Zon mencerminkan sebagai wakil rakyat yang bijaksana? Jawabannya, TIDAK.

Mungkin Fadli Zon lebih cocok menjadi seorang kritikus yang memang tugasnya adalah melempar sebuah isu ke publik atau media massa lalu melempar kritikan-kritikan tajam dan pedas kepada pihak lawan.

Pengamat politik saja lebih baik dalam menyampaikan kritikannya dibanding beliau.

Rakyat Indonesia merindukan sosok wakil rakyat yang bijaksana dalam menyampaikan setiap aspirasi rakyatnya, menyampaikan kritikan dan aspirasi dari rakyat di forum internal DPR dan pemerintah pusat serta memberikan argumen positif di hadapan publik dan media massa sehingga dapat memberikan efek “tenang” bagi rakyat Indonesia demi terciptanya situasi yang kondusif, khususnya menjelang tahun politik 2018 dan 2019.

 

Comments